Pontianak, Kalbar, IntuisiTV.com – Menanggapi pemberitaan IntuisiTV.com pada 5 Agustus 2025 berjudul “Proyek Dinas Perkim Kalbar Kembali Bermasalah” dan pemberitaan pada 7 Agustus 2025 berjudul “CV Arbilindo Arung Jaya Tantang Penegak Hukum Audit Semua Proyeknya”, pihak pelaksana proyek akhirnya memberikan klarifikasi resmi.
Pelaksana menjelaskan bahwa pihaknya ingin meluruskan informasi yang telah beredar, khususnya terkait penggunaan material dalam proyek tersebut. Menurutnya, pekerjaan jalan lingkungan yang menjadi pemberitaan menggunakan material aspal hotmix yang diproduksi melalui Asphalt Mixing Plant (AMP), bukan aspal goreng sebagaimana disebut dalam pemberitaan sebelumnya.
“Saya ingin menegaskan bahwa produk yang kami gunakan adalah AMP. Tidak benar jika disebut menggunakan aspal goreng. Semua material sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak,” ungkap pelaksana kepada IntuisiTV.com, Jumat (8/8/2025).
Pelaksana juga menambahkan bahwa pihaknya sangat menghargai peran jurnalis sebagai pengawas sosial (social control) yang memberi kritik dan masukan demi perbaikan kualitas pekerjaan di lapangan. Menurutnya, masukan dari media justru menjadi bahan evaluasi agar hasil akhir proyek bisa maksimal.
“Saya tidak pernah berpikir untuk melaporkan kawan-kawan jurnalis. Saya justru sangat berterima kasih kepada mereka yang sudah mengoreksi pekerjaan kami. Kritik itu penting bagi kami, apalagi proyek ini masih dalam masa pemeliharaan. Setiap kekurangan yang dikoreksi akan kami perbaiki,” ujarnya.
Selain itu, pelaksana menegaskan bahwa perusahaannya selalu berupaya menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar teknis, dokumen kontrak, dan arahan dari pihak pengawas proyek. Ia juga mengklaim siap membuka diri jika ada pihak yang ingin melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Kami siap jika ada yang mau memeriksa. Prinsip kami, bekerja sesuai aturan dan menjaga kualitas. Semua proses pekerjaan didukung bukti penggunaan AMP, mulai dari dokumen pembelian hingga pengiriman,” tambahnya.
Pelaksana berharap klarifikasi ini bisa memberikan gambaran yang utuh kepada publik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ia juga mengajak semua pihak untuk melihat langsung kondisi lapangan sebelum menarik kesimpulan.
Dengan penjelasan ini, diharapkan pemberitaan yang beredar dapat dilengkapi dengan informasi dari berbagai pihak sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat turut memberikan keterangan. Ia menegaskan bahwa pihak dinas selalu terbuka terhadap informasi maupun masukan dari rekan-rekan jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Jika ada informasi atau koreksi dari kawan-kawan jurnalis maupun LSM, kami di Dinas akan segera memanggil pelaksana untuk memberikan penjelasan. Apabila dari hasil penjelasan tersebut terdapat hal yang memang perlu diperbaiki, kami akan langsung memerintahkan pelaksana untuk melakukan perbaikan sesuai masukan di lapangan,” jelasnya.
Kabid menambahkan, mekanisme ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Dinas untuk memastikan setiap pekerjaan infrastruktur yang dibiayai anggaran negara memenuhi spesifikasi dan bermanfaat bagi masyarakat.
Jurnalis: Julk
